Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pasukan pemerintah Julani menangkap Bilal Abdul Karim, jurnalis Amerika, mantan komedian stand-up, dan salah satu figur media yang dikenal luas di Suriah, di kota Al-Bab (sebuah kota di utara Provinsi Aleppo, Suriah utara). Tindakan ini meningkatkan kekhawatiran mengenai penindasan terhadap para pengkritik dan semakin terbatasnya kebebasan media di bawah pemerintahan Suriah saat ini.
Berdasarkan laporan sumber-sumber lokal, jurnalis tersebut ditangkap kemarin saat sedang menunaikan salat Zuhur, di dekat Masjid Al-Fath di kota Al-Bab, oleh pasukan pemerintah. Para saksi mata mengatakan bahwa dua kendaraan militer yang membawa pasukan bersenjata mengepung lokasi tersebut, lalu memindahkan Abdul Karim ke tempat yang tidak diketahui.
Hingga saat laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari lembaga keamanan maupun pejabat pemerintah Suriah mengenai alasan penangkapan atau lokasi penahanan jurnalis tersebut. Keheningan resmi ini semakin meningkatkan kekhawatiran para aktivis media dan hak asasi manusia mengenai nasibnya.
Bilal Abdul Karim, yang telah berada di Suriah sejak tahun 2012, dikenal sebagai salah satu jurnalis asing paling menonjol dalam peliputan langsung perkembangan di negara tersebut.
Ia sebelumnya juga pernah ditangkap pada tahun 2020 karena mengkritik cara pemerintahan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin oleh“Ahmad al-Sharaa (yang dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), dan ditahan lebih dari enam bulan. Setelah dibebaskan, Abdul Karim secara terbuka berbicara tentang penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta ketiadaan proses peradilan yang adil di penjara-penjara kelompok tersebut, dan memperingatkan bahwa munculnya sebuah kediktatoran baru tidak akan mewujudkan tujuan perubahan sistem di Suriah.
Setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024, Abdul Karim pada awalnya mendukung pemerintahan baru Suriah yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa, dan secara khusus memuji langkah-langkah yang diumumkan untuk mengadili unsur-unsur pemerintahan sebelumnya di pengadilan. Namun sejak pertengahan tahun 2025, kritik-kritiknya terhadap kinerja pemerintah baru semakin tajam.
Jurnalis ini berulang kali menuduh pemerintahan baru melanjutkan pola-pola represif, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan tanpa batas waktu tanpa pengadilan, serta eksekusi di luar proses hukum. Ia juga memperingatkan tentang kedekatan pemerintah tersebut dengan Barat, keberadaan militer Amerika di Suriah, serta sikap pasif terhadap agresi rezim Zionis.
Dalam laporannya, Reuters menulis bahwa ia juga merupakan figur media yang menonjol di kalangan Islamis asing di Suriah, dan pada bulan Agustus ia meminta pemerintah Suriah untuk memberikan kewarganegaraan kepada para jihadis asing yang, bersama para pemberontak dari kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), berperan dalam menggulingkan mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan kemudian berkuasa.
Pemerintahan Ahmad al-Sharaa, presiden Suriah yang menyatakan diri sebagai pemimpin, sejak berkuasa secara bertahap telah membatasi ruang kebebasan berekspresi, serta menangkap sejumlah orang, termasuk beberapa individu yang memiliki kehadiran daring (online) yang signifikan.
Your Comment